Berbagai macam aktifitas manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi sebagai wujud alat bantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dan terobosan teknologi di bidang informatika telah menghasilkan bentukan teknologi yang berbasis komunikasi yang selain efektif juga bersifat menyenangkan. Media sosial dan game online adalah dua diantara berbagai macam produk hasil pengembangan teknologi di bidang tersebut. Dalam kedua media ini manusia mengalami sebuah perpindahan realitas dari dunia nyata ke dalam dunia virtual. Filsafat teknologi yang dicetuskan oleh (...) Don Ihde digunakan sebagai pisau analisis untuk mengulas dan memahami fenomena ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan persepsi manusia melalui kedua teknologi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan budaya secara signifikan. (shrink)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media sosial dikalangan mahasiswa selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif. Lokasi Penelitian di Universitas Mataram. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Mataram. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Sampel yang terpilih sebagai responden penelitian terdiri dari mahasiswa di Program studi Pendidikan Sosiologi dan Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Instrumen yang digunakan berupa angket. Pengumpulan data menggunakan survei. (...) Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif. Penelitian diawali dengan penentuan topik, pembuatan instrumen, pengumpulan data, tabulasi data, penyajian data, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Masalah utama dalam penelitian ini antara lain: bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial di tengah pandemi Covid-19, informasi apa saja yang paling banyak ditemukan, bagaimana mahasiswa menyikapi teror informasi dan komedi parodi, serta media sosial apa yang sering digunakan untuk mengakses informasi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dalam menggunakan media sosial cukup bijak. Mahasiswa menggunakan media sosial untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang benar dan bernilai edukasi. Sikap mahasiswa terhadap teror informasi adalah tidak mudah menyebarkan informasi sebelum diketahui kebenarannya serta tidak ikut-ikutan membuat konten yang berisi berita hoax. (shrink)

Gapura Perahu Sebagai Ikon Media Promosi ISI Surakarta, Surya Afandy, 2014. Tesis Program Pascasarjana penciptaan dan pengkajian Seni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, pengkajian seni rupa. Tesis ini membahas tentang keberadaan gapura perahu ISI Surakarta, latar belakang pemakaian ikon gapura Perahu ISI Surakarta dan bentuk media promosi ISI Surakarta yang terdapat ikon gapura perahu ISI Surakarta didalamnya. Permasalahan penelitian ini terletak pada keberadaan gapura perahu ISI Surakarta, latar belakang pemakaian ikon gapura Perahu ISI Surakarta dan bentuk media (...) promosi ISI Surakarta yang terdapat ikon gapura perahu ISI Surakarta didalamnya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari karya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen (arsip). Proses analisis data menggunakan interaksi analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi, sajian data, serta kesimpulan dan interpretasi analisis dengan dasar teori semiotika Bhartes. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan keberadaan gapura Perahu ISI Surakarta sebuah karya dari seorang seniman yang secara tidak langsung mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dan orang-orang kreatif yang bekerja di ISI Surakarta juga memanfaatkan ikon gapura perahu ISI Surakarta menjadi identitas ISI Surakarta, ini terbukti dengan sering munculnya ikon gapura perahu pada media promo-media promo ISI Surakarta. Pemilihan ikon gapura perahu ISI Surakarta sebagai inspirasi untuk media promosi ISI Surakarta dikarenakan gapura tersebut selain memiliki bentuk yang artistik, lebih familiar di mata masyarakat, juga memiliki konsep filosofis yang dapat mewakili ISI Surakarta secara keseluruhan. Cerminan visual gapura Perahu STSI atau ISI Surakarta sendiri secara tidak langsung mengungkap mitos pada ISI Surakarta, yaitu ideologi dewa ruci yang muncul melalui pendekatan semiotika Barthes karena Penggunaan teks, bahasa, maupun tanda pada umumnya didasarkan atas ideologi tertentu secara sadar atau tidak sadar oleh pemakai tanda, dengan demikian kegiatan membaca tanda pada media promosi cetak dapat diartikan sebagai membongkar suatu ideologi yang secara manipulatif bekerja dalam sebuah kondisi sosial tertentu. -/- . (shrink)

Di media sosial, kita mungkin menemukan video dan gambar hewan peliharaan yang sangat lucu sehingga dapat menghilangkan stres dan membuat kita tersenyum. Tapi, tahukah Anda kalau hewan peliharaan bisa memberi manfaat lebih bagi manusia selain sekadar menghilangkan stres? Sebuah studi mengenai hubungan hewan peliharaan dan kesehatan manusia menunjukkan bahwa kepemilikan hewan peliharaan dan interaksi dengan hewan peliharaan berhubungan dengan berbagai hasil yang menguntungkan secara fisik [1]. Misalnya, penelitian terhadap 618 sampel di Amerika Serikat menemukan bahwa remaja yang memiliki (...) anjing peliharaan melaporkan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi [2]. Penelitian lain di Australia menunjukkan bahwa remaja yang melakukan aktivitas berjalan-jalan dengan anjing dan bermain dengan hewan peliharaan lebih memenuhi rekomendasi aktivitas fisik nasional dibandingkan mereka yang tidak memelihara hewan [3]. American Heart Association bahkan menyimpulkan bahwa kepemilikan hewan peliharaan, khususnya kepemilikan anjing, berhubungan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskuler [4]. (shrink)

Literasi digital adalah sebuah keniscaayaan dalam proses komunikasi di era disrupsi, khususnya bagi kalangan pelajar atau santri di sekolah dan madrasah. Sebagai salah satu pemgguna sosial media yang paling aktif, santri di madrasah dan dayah perlu memahami mana berita yang benar dan bohong (hoax) yang sudah bercampur di dunia maya, terlebih berita sensitif yang berpotensi ke ranah hukum dan radikalisme dalam beragama. Pendampingan literasi digital ini ditujukan kepada santri aliyah di empat Pondok Pesantren favorit di Kota Banda Aceh (...) dan Kabupaten Aceh Besar dengan fokus penangkalan berita bohong (hoax). Adapun metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan participatory learning and action (PLA) sebagai metode dalam pendampingan anak usia sekolah. Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa santri aliyah masih minim sekali kesadaran literasi digital khususnya terkait beberapa hal yang berkontribusi kepada penangkalan berita bohong. Hasil dari pendampingan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi penting bagi upaya sosialisasi dan kampanye yang lebih terarah terhadap upaya peningkatan kesadaran literasi digital bagi anak usia sekolah, baik dasar maupun menengah, termasuk integrasinya kedalam kurikulum. (shrink)

Bagaimana dengan mengambil yang berbeda yang kaya dan terkenal? Pertama yang jelas-novel Harry Potter adalah takhayul primitif yang mendorong anak untuk percaya pada fantasi daripada mengambil tanggung jawab untuk dunia--norma tentu saja. JKR sama seperti Clueless tentang dirinya dan dunia sebagai kebanyakan orang, tapi sekitar 200 kali lebih destruktif amerika dan sekitar 800 kali lebih banyak daripada rata-rata Cina. Dia telah bertanggung jawab atas kehancuran mungkin 30.000 hektar hutan untuk menghasilkan novel sampah ini dan semua terjadi erosi (tidak sepele karenasetidaknya (...) 6 dan mungkin 12 ton/tahun tanah ke laut untuk semua orang di bumi atau mungkin 100 ton per Amerika, dan sebagainya sekitar 5000 ton/tahun untuk Rowling buku dan MOVies dan 3 anaknya). Bumi kehilangan setidaknya 1% dari toptanah nya setiap tahun, sehingga mendekati 2100, sebagian besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Lalu ada sejumlah besar bahan bakar dibakar dan limbah yang dibuat untuk membuat dan mendistribusikan buku-buku dan film, boneka plastik dll. Dia menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dengan memproduksi anak daripada menggunakan jutaan untuk mendorong keluarga berencana atau membeli sampai hutan hujan, dan dengan mempromosikan konvensional liberal kebodohan dari 3rd supremasi dunia yang menghancurkan Inggris, Amerika, dunia dan keturunannya masa depan. Tentu saja, dia tidak berbeda dari yang lain 7. 8 milyar Clueless-hanya ribut dan lebih destruktif. -/- Ini adalah tidak ada masalah makan siang gratis tulisan besar. Massa tidak bisa melihat bahwa tidak ada yang namanya membantu satu orang tanpa merugikan orang lain. Hak atau hak istimewa yang diberikan kepada pendatang baru ke dalam dunia yang penuh sesak hanya dapat meredupkanorang lain. Terlepas dari bencana ekologi besar-besaran yang terjadi di depan mereka di mana-mana sehari-hari, mereka tidak dapat pin mereka ke ibu tak terkendali "yang beragam", yang menyumbang sebagian besar penduduk dari abad terakhir dan semua itu dalam satu ini. Mereka tidak memiliki beberapa kombinasi kecerdasan, pendidikan, pengalaman dan kewarasan diperlukan untuk ekstrapolasi serangan harian pada sumber daya dan fungsi masyarakat untuk runtuhnya akhirnya peradaban industri. Setiap makan, setiap perjalanan dengan mobil atau bus, masing-masing sepasang sepatu adalah paku lain di peti mati bumi. Kemungkinan besar tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa satu kursi di pesawat dari London ke San Francisco menghasilkan sekitar satu ton karbon yang meleleh sekitar 3 meter persegi es laut dan sebagai salah satu kelebihan hak dia mungkin terbang ratusan penerbangan tersebut. -/- Tidak hanya orang kaya dan terkenal, tetapi hampir semua tokoh masyarakat sama sekali, termasuk hampir semua guru, dipaksa untuk menjadi benar secara politis, yang dalam demokrasi Barat, sekarang berarti demokrasi sosial (Neomarxist-yaitu, diencerkan Komunis) supremasi dunia ketiga yang bekerja untuk penghancuran masyarakat mereka sendiri dan keturunan mereka sendiri. Jadi, mereka yang kekurangan of pendidikan, pengalaman, kecerdasan (dan dasar akal sehat), yang harus melarang mereka dari membuat pernyataan publik sama sekali, sepenuhnya mendominasi semua media, menciptakan kesan bahwa cerdas dan beradab harus mendukung demokrasi, keragaman dan kesetaraan, sementara kebenaran adalah bahwa ini adalah masalah dan bukan solusi, dan bahwa mereka sendiri adalah musuh utama peradaban. Melihat saya bunuh diri oleh demokrasi 2nd Ed (2019). (shrink)

This essay will examine the role of cultural memory in an age of global interconnection. It will discuss how the traditional idea of culture is threatened by the “culture industry,” information technology and the media. In the West, there seems to be a loss of culture’s function as an engine of change and reform. But throughout the history of South East Asia (and especially in Indonesia) one sees a both a process of appropriation of ideas from the outside, and (...) at the same time, the maintenance of a deeper cultural identity that is resistant to complete control. It is an unconscious memory – or a cultural reflex – present within the languages and stories and rationalities. I will explain this with reading of Michel de Certeau. And I will show how the Wayang story of the “Death of Semar” is emblematic of this idea. The awareness of these old processes of appropriation and resistance are extremely important in our age of global networks of power that attempt to impose, various religious, political, financial and legal structures. (shrink)

The reality of our everyday life is now stifled by dense images taken by mobile phones. It is still acceptable to claim that digital photographic images are currently invading the phone memory space and social media communication platforms used for working and daily activities like Whatsapp, Instagram, or Telegram. The sheer production and distribution of such images give rise to the virality of malicious digital photographs. This unfortunate circumstance can lead to the negative spread of hoaxes, misinformation, and disinformation. (...) Virality then undermines veracity. Digital photographic records fabricated exponentially are then thinning the line between the truth and the viral. Such image manipulation is indeed a serious problem because public scamming is now orchestrated and conducted through digitally reconstructed images which are aggressively invading chatrooms. To cope with this surge, the authors propose philosophical analyses through examining all possible ways to manipulate photographic images conceived by 35 artists participating in Bandung Photography Triennale 2022. As analytical instruments to probe the prospect of veracity to distance itself from virality, the authors employed three triangulated categories extracted from philosophical discourses on photography, that is, the Eye, the time signature, and the ideology. (shrink)

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana penyebaban sosial dapat terjadi dalam perspektif individualisme non-reduktif (Non-reductive Individualism/NRI) R. Keith Sawyer. NRI adalah perluasan argumen fisikalisme non-reduktif dari filsafat akal budi untuk memberikan bingkai (framework) baru dalam melihat debat ontologis dan metodologis filsafat ilmu sosial. Cara yang digunakan adalah membasiskan landasan ontologis ilmu sosial pada eksistensi individu (individualisme ontologis), sekaligus mengiyakan dua level analisis properti, yakni level individual (bawah) dan sosial (atas) (dualisme properti). Mengingat posisi non-reduktif selalu dibayangi (...) problem overdeterminasi dan epifenomena saat berbicara tentang daya kausal level atas, Sawyer mengkombinasikan argumen supervenien (supervenience), perealisasian berlipat (multiple realizability/mr), disjungsi tak beraturan (wild disjunction/wd), serta kemunculan kolaboratif (collaborative emergence), untuk memperkuat pandangan penyebaban supervenien (supervenient causation/sv) dalam domain sosial. (shrink)

How social media impacts the autonomy of its users is a topic of increasing focus. However, much of the literature that explores these impacts fails to engage in depth with the philosophical literature on autonomy. This has resulted in a failure to consider the full range of impacts that social media might have on autonomy. A deeper consideration of these impacts is thus needed, given the importance of both autonomy as a moral concept and social media as (...) a feature of contemporary life. By drawing on this philosophical literature, we argue that autonomy is broadly a matter of developing autonomy competencies, having authentic ends and control over key aspects of your own life, and not being manipulated, coerced, and controlled by others. We show how the autonomy of users of social media can be disrespected and harmed through the control that social media can have over its users’ data, attention, and behaviour. We conclude by discussing various recommendations to better regulate social media. (shrink)

Social media sites offer a huge data about our everyday life, thoughts, feelings and reflecting what the users want and like. Since user behavior on OSNS is a mirror image of actions in the real world, scholars have to investigate the use SM to prediction, making forecasts about our daily life. This paper provide an overview of different commonly used social media and application of their data analysis.

This article addresses the sensitive topic of human rights issues in Indonesia through a Kantian analysis. Cases of human rights violations are a common occurrence in Indonesia. Presently, human rights violations in the country are assessed from historical and legal perspectives. However, there is little commitment or willingness on the part of the Indonesian government to protect and defend the principles of human rights. This article is attempts to utilize arguments from political philosophy that can contextualize the protection and implementation (...) of human rights in Indonesia, through an analysis of the concept of social contract in Immanuel Kant’s political philosophy. According to Kant, freedom and equality are natural rights. This article demonstrates that Kant's social contract theory is linear with his formal moral philosophy. In his explanation, ‘contract’ is unified will. Therefore, the Indonesian state with its power is responsible to implement the will of the public to ensure order and rule of law and to protect the rights and freedom of each individual. (shrink)

This paper explores how the social and affective lives of people with marginalized social identities are particularly affected by digital influences. Specifically, the paper examines whether and how social media enables LGBTQ+ people to experience feelings of belonging. It does so by drawing on literature from digital epistemology and phenomenology of the digital, and by presenting and analyzing the results of a qualitative study consisting of 25 interviews with LGBTQ+ people. The interviews were conducted to explore the social (...) class='Hi'>media experiences of LGBTQ+ people through an empirical framework informed by both phenomenology and social epistemology, particularly feminist standpoint theory. The paper emphasizes the importance of positionality and the epistemic value of research that centers marginalized perspectives and employs an anti-oppressive research approach, and focuses on understanding the digital experiences of LGBTQ+ people from within their marginalized perspective. (shrink)

This short piece draws on political philosophy to show how social media interference operations can be used by hostile states to weaken the apparent legitimacy of democratic governments. Democratic societies are particularly vulnerable to this form of attack because democratic governments depend for their legitimacy on citizens' trust in one another. But when citizen see one another as complicit in the distribution of deceptive content, they lose confidence in the epistemic preconditions for democracy. The piece concludes with policy recommendations (...) for how democratic governments should protect themselves. (shrink)

Psychometrics firms such as Cambridge Analytica (CA) and troll factories such as the Internet Research Agency (IRA) have had a significant effect on democratic politics, through narrow targeting of political advertising (CA) and concerted disinformation campaigns on social media (IRA) (U.S. Department of Justice 2019; Select Committee on Intelligence, United States Senate 2019; DiResta et al. 2019). It is natural to think that such activities manipulate individuals and, hence, are wrong. Yet, as some recent cases illustrate, the moral concerns (...) with these activities cannot be reduced simply to the effects they have on individuals. Rather, we will argue, the wrongness of these activities relates to the threats they present to the legitimacy of political orders. This occurs primarily through a mechanism we call “emergent manipulation,” rather than through the sort of manipulation that involves specific individuals. (shrink)

The point of departure of this paper is the striking similarities between the dispositions critical media literacy education aims to cultivate and the characteristics conspiracy theorists claim to embody. The golden question of critical literacy, “who benefits?” is in fact the central question of conspiracy theorists: “cui bono?” While critical media literacy educators teach learners to disrupt the common sense, to interrogate multiple viewpoints, to focus on sociopolitical issues, and to take actions and promote social justice, conspiracy theorists (...) claim that they do exactly those things. What I wish to illuminate through this juxtaposition, however, is not a way to clearly demarcate “critical” from “conspiratorial” theorizing, but is a question of educational desirability of skepticism. Skepticism in this paper is not understood as a classical epistemological question of the possibility of knowledge attainment, but as a form of vigilance toward epistemic authorities like the government, media, and academic institutions. Drawing on philosophy of conspiracy theories and political epistemology, I illuminate the problem of radical skepticism that characterizes some conspiracy theories and discuss the pivotal epistemic role of trust. Through this, I claim that critical media literacy education for democratic citizenship must strike a balance between cultivation of skepticism and building of trust toward epistemic authorities. (shrink)

In the age of iDeology - in which individual access and participation to technology is about to replace the rich texture of religion, culture, tradition and political convictions - the social impact of media discourse only magnifies. This volume is an attempt to explore the influence of ever-available communication content on the minds and behavior of a population that has made the permanent and often obsessive use of communication technology a defining element of social orientation. Unlike the many accounts (...) that focus on the remarkably redefined patterns in the context of Western society - ranging from twittering Presidents to the emerging populist movements all over Europe - this volume portrays the situation from the frequently neglected perspective of the global periphery. As opposed to simply transfer and measure perspectives taken from a Western point of view, the clear intention of this volume is to provide ample space for the sincere and explorative consideration of local characteristics and settings of the different social, cultural and political contexts and therefore contribute to providing the ground for future research. (shrink)

Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych Andrzej Klimczuk Generacja 13:6--7 (2014) .

Deepfakes and other forms of synthetic media are widely regarded as serious threats to our knowledge of the world. Various technological responses to these threats have been proposed. The reactive approach proposes to use artificial intelligence to identify synthetic media. The proactive approach proposes to use blockchain and related technologies to create immutable records of verified media content. I argue that both approaches, but especially the reactive approach, are vulnerable to a problem analogous to the ancient problem (...) of the criterion—a line of argument with skeptical implications. I argue that, while the proactive approach is relatively resistant to this objection, it faces its own serious challenges. In short, the proactive approach would place a heavy burden on users to verify their own content, a burden that is exacerbated by and is likely to exacerbate existing inequalities. (shrink)

Self-control, the capacity to resist temptations and pursue longer-term goals over immediate gratifications, is crucial in determining the overall shape of our lives, and thereby in our ability to shape our identities. As it turns out, this capacity is intimately linked with our ability to control the direction of our attention. This raises the worry that perhaps social media are making us more easily distracted people, and therefore less able to exercise self-control. Is this so? And is it necessarily (...) a bad thing? This paper analyzes the nature of attention, its vices and virtues, and what currently available evidence has to say about the effects of social media on attention and self-control. The pattern that seems to be emerging is that, although there is an association between higher use of social media and lower attentional control, we do not yet know whether it is social media use that makes people more distracted, or whether those who use social media the most do so because they are more easily distracted. Either way, the rise of the ‘Web 2.0’ does raise questions about whether the virtues of attention will change in the future, and whether this will bring with it a transformation in the way we shape our selves. (shrink)

Our lives are guided by habits. Most of the activities we engage in throughout the day are initiated and carried out not by rational thought and deliberation, but through an ingrained set of dispositions or patterns of action—what Aristotle calls a hexis. We develop these dispositions over time, by acting and gauging how the world responds. I tilt the steering wheel too far and the car’s lurch teaches me how much force is needed to steady it. I come too close (...) to a hot stove and the burn I get inclines me not to get too close again. This feedback and the habits it produces are bodily. They are possible because the medium through which these actions take place is a physical, sensible one. The world around us is, in the language of postphenomenology, an opaque one. We notice its texture and contours as we move through it, and crucially, we bump up against it from time to time. The digital world, by contrast, is largely transparent. Digital media are designed to recede from view. As a result, we experience little friction as we carry out activities online; the consequences of our actions are often not apparent to us. This distinction between the opacity of the natural world and the transparency of the digital one raises important questions. In this chapter, I ask: how does the transparency of digital media affect our ability to develop healthy habits online? If the digital world is constructed precisely not to push back against us, how are we supposed to gauge whether our actions are good or bad, for us and for others? The answer to this question has important ramifications for a number of ethical, political, and policy debates around issues in online life. For in order to advance cherished norms like privacy, civility, and fairness online, we need more than good laws and good policies—we need good habits, which dispose us to act in ways conducive to our and others’ flourishing. (shrink)

Introduction. The development of legal culture and a culture of human rights in the modern world through media technologies, is acquiring special significance in connection with the processes of globalization and the spread of media in recent decades. The purpose of the article is to study the prospects for the use of media education in the formation of the legal social culture and a culture of human rights. Materials and methods. Based on a study of domestic and (...) foreign sources, issues of media education, media literacy, spiritual and moral education, the legal culture of society, the phenomenon of post-truth and ways of forming critical, creative thinking are considered. The use of general scientific, philosophical, and socio-pedagogical methods has made it possible to study media education as a dialogue of learning, stimulating the development of rational, critical thinking, focused on the search for the value foundations of intellectual and social activity. Results. The development of the field of information and communication technologies determines the principles for the formation of the content and orientation of modern education. Media education is interlinked with the development of democracy and human rights. It influences the formation of a culture of citizen participation, their active social position, civic and political culture. Media education plays a significant role in shaping the legal culture of society since critical media research and information research focuses on the analysis of power structures and structures of dominance in the media. A study of the interpretations of the concepts of "media education" and "media literacy" made it possible to show that media education focuses a person on a critical approach to media content. One of the main issues of media education is teaching a person the skills to critically study media and media technologies, which involves addressing the technological, cultural and historical specifics of specific media used at a specific time and place. Information and communication technologies have changed the way of life, work, communication, and ways of selfpresentation, the formation of values, participation in socially significant events. Therefore, a critical approach to mass media should be based on knowledge of socio-philosophical theories, ethics and research in the field of mass media. Discussion. Mass media are constructing a history of human rights, which updates the topic of the media policy of human rights, combining socio-legal, cultural and media theories. Education in the field of acquiring information perception skills, the ability to correctly understand the importance of audiovisual images, to competently handle and navigate information flows are necessary for the life of a modern person in society. (shrink)

Corporative global media cannot be an instrument of the culture of peace, because they have made widespread individualistic values of the consummative society. Through their symbolic power, they successfully dominate over every sphere of existence of a society: politics, economic life, social ties, national culture, human communication and private life. Traditional media could not be a factor in the promotion and development of culture of peace, simply because they are proponents of corporative economic and political interests. It is (...) in the interest of citizens to counter the activities of “rapacious capitalism” (SCHMIDT 1998), of local comprador political and economic elites, and the practice of robbery of their work; to bridle the proliferation of weapons and acts of aggression. (shrink)

During the past decades, the culture industries have multiplied media spectacles in novel spaces and sites, and spectacle itself is becoming one of the organizing principles of the economy, polity, society, and everyday life. An Internet-based economy has been developing hi-tech spectacle as a means of promotion, reproduction, and the circulation and selling of commodities, using multimedia and increasingly sophisticated technology to dazzle consumers. M edia culture proliferates ever more technologically sophisticated spectacles to seize audiences and augment their power (...) and profit. The forms of entertainment permeate news and information, and a tablodized infotainment culture is more and more popular. New multimedia that synthesize forms of radio, film, TV news and entertainment, and the mushrooming domain of cyberspace, become spectacles of technoculture, generating expanding sites of information and entertainment, while intensifying the spectacle-form of media culture. Political and social life is also shaped more and more by media spectacle. Social and political conflicts are increasingly played out on the screens of media culture, which display spectacles like sensational murder cases, terrorist bombings, celebrity and political sex scandals, and the explosive violence of everyday life. M edia culture not only takes up expanding moments of contemporary experience, but also provides ever more material for fantasy, dreaming, modeling thought and behavior, and constructing identities. Of course, there have been spectacles since premodern times. Classical Greece had its Olympics, thespian and poetry festivals, its public rhetorical battles, and bloody and violent wars. Ancient Rome had its public offerings of bread and circuses, its orgies, its titanic political battles, and the spectacle of Empire with parades and monuments for triumphant Caesars and their armies, extravaganzas put on display in the 2000 film Gladiator.. (shrink)

This article investigates the role of television on the structure and organization of political parties in the post – communist Albania. The existing literature on political parties links the structure of mass parties with the written press, and the structure of electoral- professional and cartel parties with the increasing influence of television. The mass party is based on the principle of membership. Among many tasks that members had to carry out, the dissemination of party’s declarations, statements, opinions and ideology, through (...) the distribution of party press is one of the most important. The studies on political parties have observed the emergence of the catch-all, electoral-professional and cartel party, in which the party leaders have substituted the membership organizational network with television, and thus minimized the role of intermediate party organs. In difference from their counterparts in Western Europe, in the new established democracies of post-communist countries, political parties were born in a period characterized by a modern and developed media which was accessible to everyone. Therefore, the immediate access to modern means of communication has distanced the parties from the society since the early phases of their inceptions, without giving them the opportunity and necessity to organize territorially. This article analysed the techniques that have used the Albanian political parties to communicate with their electorate, concluding that in the moment of their creation, television could not serve to the opposition parties as a means of information. That is why they had to rely heavily on the written press and their membership. The opening of some broadcasting channels, after 2000, made possible the access on modern techniques of communication, leading to a minor role of the press and membership. As a result we could say that at the early phase of democratic process, the political parties in Albania shared features of the mass party with a strong territorial penetration, features that started to fade out when television gained a more prominent role in the organization of electoral campaigns by influencing thus a more contemporary western alike model of party organization. (shrink)

What does it mean to be media literate in today’s world? How are we transformed by the many media infrastructures around us? We are immersed in a world mediated by information and communication technologies (ICTs). From hardware like smartphones, smartwatches, and home assistants to software like Facebook, Instagram, Twitter, and Snapchat, our lives have become a complex, interconnected network of relations. Scholarship on media literacy has tended to focus on developing the skills to access, analyze, evaluate, and (...) create media messages without considering or weighing the impact of the technological medium—how it enables and constrains both messages and media users. Additionally, there is often little attention paid to the broader context of interrelations which affect our engagement with media technologies. -/- This book addresses these issues by providing a transdisciplinary method that allows for both practical and theoretical analyses of media investigations. Informed by postphenomenology, media ecology, philosophical posthumanism, and complexity theory the author proposes both a framework and a pragmatic instrument for understanding the multiplicity of relations that all contribute to how we affect—and are affected by—our relations with media technology. The author argues persuasively that the increased awareness provided by this posthuman approach affords us a greater chance for reclaiming some of our agency and provides a sound foundation upon which we can then judge our media relations. This book will be an indispensable tool for educators in media literacy and media studies, as well as academics in philosophy of technology, media and communication studies, and the post-humanities. (shrink)

This study aims to identify social media and its relation with depression and how social media affects the mental health of individuals. The general Pakistani public who have attended college and are well educated is the study's target population. This research is based on a quantitative technique. A modified questionnaire was used in accordance with the study's objectives. The data was collected using Google forms. Five-point likert scales were preferred for the data collection when convenience sampling was used. (...) The five-point Likert scale served as the foundation for the survey. The ADANCO software was used to carry out the testing. These tests include the convergent validity, discriminant validity, and Cronbach's alpha reliability and validity tests. ADANCO has been used to measure the path coefficient, adjusted (R2), and coefficient of determination (R2). The confined areas for answers in Pakistan were the main focus of this investigation. The sample size for this study is small relative to the population because it was completed in a short time. The findings of this study show that social media can eventually lead to depression. In this study, the elements that affect mental health by excessive use of social media were examined. Numerous studies have been conducted on the detection of depression by the use of social media through bagging classifiers. We have collected data on the detection of depression through bagging classifiers and have added it to our literature review. (shrink)

This paper argues that social media companies’ power to regulate communication in the public sphere illustrates a novel type of domination. The idea is that, since social media companies can partially dictate the terms of citizens’ political participation in the public sphere, they can arbitrarily interfere with the choices individuals make qua citizens. I contend that social media companies dominate citizens in two different ways. First, I focus on the cases in which social media companies exercise (...) direct control over political speech. They exercise quasi-public power over citizens because their regulation of speech on social media platforms implies the capacity to arbitrarily interfere with citizens’ democratic contestation in the political system. Second, companies’ algorithmic governance entails the capacity to interfere with citizens’ choices about what mode of discursive engagement they endorse in their relationships with fellow citizens. By raising the cost of deliberative engagement, companies narrow citizens’ choice menu. (shrink)

To explore social media use in New Zealand, a sample of 1001 adults aged 18 and over were surveyed in November 2021. Participants were asked about the frequency of their use of different social media platforms (text message included). This report describes how often each of the nine social media sites and apps covered in the survey are used individually on a daily basis. Differences based on key demographics, i.e., age and gender, are tested for statistical significance, (...) and findings summarised. (shrink)

Every year, the number of tourists in the Chernobyl Exclusion Zone is increasing. The most numerous visitors are journalists who come to perform theirofficial duties. At the same time, researchers have not yet shown interest in such an interesting and important tourist phenomenon. The purpose of this article is to de- scribe a new phenomenon of media tourism in the Chernobyl Exclusion Zone and its features. The study was conducted with a help of a qualitative case study analysis method. (...) The websites of the state and private enterprises and mass media publications based on the results of trips to the territory for 2013-2017 were analyzed. As a result, the specific features of journalists who visit the Chernobyl Exclusion Zone were identified. Such journalists mainly have confidence in the absence of a threat to health (55%), developed empathy (45%) and imagination of thinking (45%). Consequently, the tragedy of history and the gloomy appearance of the territory, the suffering of local residents make it attractive to journalists. In addition, due to personal interest, the voluntary travel motive (61,5%) prevails over conditional forced travel (38,5%). At the same time, the attention of journalists to the territory is attracted due to the activities of tourists. The authors describe the so-called «compensation effect», when the reduction of tourists' attention to the territory is balanced by an increase in the attention of the mass media. The presence of risk explains the predominance of men among journalists in the Chernobyl Exclusion Zone (54%). For example, women can better assess the risk due to greater vulnerability. The peculiarity of journalists' work in the Chernobyl Exclusion Zone is the risk of radiation exposure and ethical controversy. The study shows that journalists' inherent positive world perception and profound sense of professional duty can successfully overcome these obstacles. The results of the study can be used by the following researchers to identify ways and strategies for promoting media tourism in the Chernobyl Exclusion Zone. The benefit of this study is to draw attention to a new unexplored tourist phenomenon. Mass media have a great influence on the formation of a positive attitude towards the territory and attracting the attention of tourists. Taking into account the specific features of media tourism will help to attract more tourists and improve the quality of rendering service to journalists. (shrink)

Social Media is part of contemporary technology that is the contentious subject matter within the society. It is paradoxical when social media should provide techniques and objects that serve human being in a positive way, but at the same time, it can dehumanize human being such as alienation. The main problem is because the lack of impact of public policy, which does not involve society in the democratic sphere. The article is about the possibility of democratization social (...) class='Hi'>media in the discourse of philosophy of technology. I refer to Andrew Feenberg’s Critical Theory of Technology (CTT) for opening discourse and criticizing social media. Social Media should be changed by the critical view to analyze the internal contradictions in technocracy, which view social media merely as an instrument and value-free. In the other hand, CTT will lead into the discourse of instrumentalization theory, technological rationality, technical code and democratization of social media. I conclude this article by applying CTT to delineate extant approach and consideration of democratization of social media in Indonesian through critical thinking participation and emotional education in the public sphere. (shrink)

Social media is a mess. Philosophers have recently helped catalogue some of the various ills. In this chapter, I relay some of this conceptual work on virtue signalling, piling on, ramping up, echo-chambers, epistemic bubbles, polarization, moral outrage porn, and the gamification of communication. In drawing attention to these things, philosophers hope to steer us towards being better online. One form that this takes is a call for more civility (both online and off). There is a good case to (...) be made for this; social media is a mess, and we should be kinder and look to communicate better with each other. But there is also a good objection: Civility, and calls for civility and politeness, can placate serious resistance to power and wrongdoing. What we ought to be doing is resisting power, looking to protect democracy and mitigate the climate crisis. And given that, so the objection goes, focussing on civility is at best wrong-headed, and at worse counterproductive to real needed change. How then are we to negotiate the call for civility with the need for real change? The hope is that we can be better online and work towards serious change together. (shrink)

The media consumer, otherwise known as the audience is considered to react actively or passively towards media messages based on existing modern theories. However, the emergent constructs evolved primarily by the advertising media audience in reacting to media messages have deconstructed the pillars that exist as strongholds of modern media audience theories. This study is set to identify and justify the rationale for the evolvement of sociocultural factors among advertising media audience in Nigeria. The (...) study adopts the analytical method in examining outcomes of media adverts in Nigeria. Expectedly, the opportunities created by the post-post modern era are explanatory of the fact that uncelebrated sociocultural factors are paramount in determining the significant level of influence of media adverts over the audience. The study concludes that the consideration of emergent sociocultural factors in addition to modern approaches in advertising will result to more effective media advertising in Nigeria and beyond. (shrink)

This article examines epistemic impacts of social media, merging Gibson’s affordance theory with the notion of selective permeability, which holds people encounter objective differences in a setting because of their distinct capacities, only here applying the idea to online spaces. I start by circumscribing my deployment of “affordances,” taking care not to totally divorce the term from Gibson’s intent, as often happens in information technologies research. I next detail ways that selective permeability characterizes online epistemic landscapes, focusing on how (...) factors (like culture) moderate normative standards for sharing information. This leads to a discussion about selective receptivity and blindness to information in the context of social media—a situation that amplifies political divides and renders antagonists mutually incomprehensible. This segues into my final topic: an exposition of how social media can make the offline world more selectively hostile to some. An additional proposition is that practical habits cultivated on networking apps can modulate what affordances are present in offline arenas, as opposed to just affecting which ones get noticed. Throughout, I suggest that selective permeability answers an increasingly recognized challenge: the difficulty of generalizing conclusions about one app to others and across cultures, ages, etc. Ultimately, my aim is not only to explicate how social media fragments common social knowledge but to defend selective permeability as an epistemic template for comprehending social media. (shrink)

This paper offers an analysis of the relation between political populism and mass media, and how this relation becomes problematic for democratic societies. It focuses on the fact that mass media, due to their purpose and infrastructure, can unintentionally reinforce populist messages. Research findings from communication science and political psychology are used to illustrate how, for example, a combination of mass media agenda setting and motivated reasoning can influence citizens’ political decisions and impair their political autonomy. This (...) poses a particular normative challenge for modern democracies: how to counter these populism-supporting effects within the constraints of democratic legitimacy? After showing how severely limited legal measures to curb populist media effects would be, the paper argues in favour of media competence education as a way of providing future citizens with an epistemic toolkit to navigate the media environment and strengthen their political autonomy. (shrink)

Background: In the first few months of 2020, information and news reports about the coronavirus disease (COVID-19) were rapidly published and shared on social media and social networking sites. While the field of infodemiology has studied information patterns on the Web and in social media for at least 18 years, the COVID-19 pandemic has been referred to as the first social media infodemic. However, there is limited evidence about whether and how the social media infodemic has (...) spread panic and affected the mental health of social media users. Objective: The aim of this study is to determine how social media affects self-reported mental health and the spread of panic about COVID-19 in the Kurdistan Region of Iraq. Methods: To carry out this study, an online questionnaire was prepared and conducted in Iraqi Kurdistan, and a total of 516 social media users were sampled. This study deployed a content analysis method for data analysis. Correspondingly, data were analyzed using SPSS software. Results: Participants reported that social media has a significant impact on spreading fear and panic related to the COVID-19 outbreak in Iraqi Kurdistan, with a potential negative influence on people’s mental health and psychological well-being. Facebook was the most used social media network for spreading panic about the COVID-19 outbreak in Iraq. We found a significant positive statistical correlation between self-reported social media use and the spread of panic related to COVID-19 (R=.8701). Our results showed that the majority of youths aged 18-35 years are facing psychological anxiety. Conclusions: During lockdown, people are using social media platforms to gain information about COVID-19. The nature of the impact of social media panic among people varies depending on an individual's gender, age, and level of education. Social media has played a key role in spreading anxiety about the COVID-19 outbreak in Iraqi Kurdistan. (shrink)

Deep learning algorithms are rapidly changing the way in which audiovisual media can be produced. Synthetic audiovisual media generated with deep learning—often subsumed colloquially under the label “deepfakes”—have a number of impressive characteristics; they are increasingly trivial to produce, and can be indistinguishable from real sounds and images recorded with a sensor. Much attention has been dedicated to ethical concerns raised by this technological development. Here, I focus instead on a set of issues related to the notion of (...) synthetic audiovisual media, its place within a broader taxonomy of audiovisual media, and how deep learning techniques differ from more traditional approaches to media synthesis. After reviewing important etiological features of deep learning pipelines for media manipulation and generation, I argue that “deepfakes” and related synthetic media produced with such pipelines do not merely offer incremental improvements over previous methods, but challenge traditional taxonomical distinctions, and pave the way for genuinely novel kinds of audiovisual media. (shrink)

This article is featured in a special issue dedicated to theme, "the human being in the digital era: awareness, critical thinking and political space in the age of the internet and artificial intelligence." In this article, I consider the way that social-media companies nudge us to spend more time on their platforms, and I argue that, in principle, these nudges are morally permissible: they are not manipulative and do not violate any obvious moral rules. The moral problem, I argue, (...) is not with nudging in principle but is instead with the fact that users are being nudged towards something bad for them. In practice, this often involves being nudged to spend an unhealthy amount of time using a social-media app or being nudged towards content that is bad for us, such as by promoting eating-disorder content to young girls. Since nudging is morally permissible, it is open to these companies to use the same technologies to nudge us towards the good. (shrink)

International observers and critics often attack China's Internet policy on the basis of liberal values. If China's Internet is designed and built on Confucian values that are distinct from, and sometimes incompatible to, liberal values, then the liberalist critique ought to be reconsidered. In this respect, Mary Bockover's “Confucian Values and the Internet: A Potential Conflict” appears to be the most direct attempt to address this issue. Yet, in light of developments since its publication in 2003, it is time to (...) re-examine this issue. In this paper, I revisit Bockover’s argument and show why it fails. Using social media as an example, I offer an alternative argument to show why the Internet remains largely incompatible with Confucian values. I end this paper by suggesting how to recontextualise the Confucian way of life and to redesign social media in accordance to Confucian values in the information society. (shrink)

In the 20th century, the term “media logic” was introduced to denote the influence of independent mass media on political systems and other institutions. In recent years the idea has been reworked and labeled “mediatization” to widen the framework by including new media and new areas of application. In Section Two the paper discusses different conceptualizations. It is argued that even if they bring new insights, they cannot be unified into one concept, and that they also lack (...) a consistent definition of digital media. Section three provides a definition of digital media in order to identify new trajectories made possible by these media, which have led into a new media matrix built around the internet and mobile devices. It will be argued that the new media matrix cannot be understood from a point of view defined by the framework of 20th century mass media because digital media open new trajectories and because in the new matrix the previously existing media have had to transform themselves. (shrink)

The vertiginous rise of right-wing populism, especially in its “nationalist, xenophobic and conservative form”, and some “racist, anti-Semitic, homophobic and sexist” drifts associated with this phenomenon – whether real or perceived as such – make the mainstream media play a double role. On the one hand, the mainstream media reflect the struggle for political hegemony between different vested interests; on the other hand, they engage in the fight against right-wing populism blasting both right-wing populist candidates and their voters (...) or supporters. Many mainstream journalists ask citizens to realize a “sanitary cordon”, a “wall” or a “republican front” to block far-right populism and preserve liberal democracy. Moreover, they urge people to be wary of all attempts to “dediabolize” or “normalize” some tokens of right-wing populism. The main idea of this article is that right-wing populism is more harmless than is generally believed and, if excessive, negative media coverage doesn’t baffle but feed it. Populism is essentially a latent side effect of liberal democracy. Populism rises and becomes obtrusive only if a significant part of society perceives a regime of illiberal majoritarianism instead of one of liberal democracy. Right-wing populists are chiefly frustrated “ci-devants” who feel dispossessed of their past, identity, properties, qualities, privileges or titles. Inasmuch as the causes of collective frustration are many and varied (e.g. the real or just perceived corruption of the elites, the “system”, the deep state, the relocation of jobs, immigration, national sovereignty, national identity, communitarianism, radical Islamism, the status of some traditional institutions, some chapters of official history, etc.), there will always be right-wing populists, whether they are self-declared or covert. By adopting David G. Hackett’s thesis that the media are “agents of hegemony”, we applied the critical analysis of discourse to a set of 346 media articles in order to reveal the discursive sources of power, domination, inequality and partiality. The articles appeared in The New York Times and Le Monde during the period 2016-2017, at the time when the presidential elections took place in the United States and France. The articles were selected according to the occurrence of the keywords “Donald Trump” – “populism” and “Marine Le Pen” – “populisme” within the titles. The analysis of these articles reveals a divisive discursive structure that correspond to a real political cleavage in society. It is true that populism presents a “Manichean outlook”, in which there are only friends and foes” and no compromise is possible. It is also true that mainstream media reinforce this Manichean perspective on society and make populists feel marginalized and politically disempowered. The mainstream media may appease right-wing populism if they treat its followers as legitimate and equal political actors. For this, they have to give up the narrative structures that underscore insurmountable divergences and irreconcilable interests. In a liberal democracy, mass media should chiefly play the role of mediator. They may not aim to defeat or re-educate certain categories of citizens just because they advocate “wrong” political solutions. (shrink)

Why do we trust TV news? What reasons might support a recipient’s assessment of the trustworthiness of this kind of information? This paper presents a veritistic analysis of the epistemic practice of news production and communication. The topic is approached by discussing a detailed case study, namely the characteristics of the most popular German news programme, called the ‘Tagesschau’. It will be shown that a veritistic analysis can indeed provide a recipient with relevant reasons to consider when pondering on the (...) trustworthiness of sources of information. Moreover, it will turn out that these reasons are part of what recipients might gather from media literacy. (shrink)

This study aims to determine the factors from social media and crowd psychology among individuals, a group, or communities on social networks that affect the attitudes of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) students at FPT University in Ho Chi Minh City toward coming out to their parents. The research desires to determine whether there is any difference in terms of year of admission, major, and the frequency of social media use. The research method is quantitative research (survey (...) - using questionnaire). The sample size of the survey is 154 LGBT students; All respondents are studying at FPT University Ho Chi Minh City. The results showed that searching for information and digital coming out are the two factors that have the most substantial impact on the attitudes of LGBT students at FPT University in Ho Chi Minh City (HCMC) towards disclosing their sexual orientation to their parents. (shrink)

The thrust of this paper is to assess the efficacy of establishing African Global Media channel to strike a balance in communication between Africa and the rest of the world. This paper is a reaction to the imbalance in communication flow as engineered by the global media. Global media has contributed greatly to cultural domination in Africa by Europe and the Western world. These channels of communication such as), Cable News Network (CNN), British Broadcasting Corporation (BBQ, DeutseWelle (...) Television (DWTV) including a host of other transnational print media, transmit programmes with cultural values from Europe and America to Africa. Consequently local African media and their attempts to preserve African culture are frustrated. This paper therefore recommends African governments' committed investment in local industrialization, re-structuring information and communication industries to serve African developmental purposes and the establishment of a unified African Global Media Channels. (shrink)

What is Media Ethics ? Read in Marathi. पत्रकारिता या व्यवसायाचे स्वरूप एका चमत्कारिक विरोधाभासाने भरलेले आहे. तो असा की, पत्रकारिता ही पूर्णपणे खासगी नोकरी असते आणि माध्यमे हे खासगी क्षेत्र असते. पण त्यांचा चिंतन विषय मात्र निखळ सामाजिक असतो.

Purpose: The modern development of mass culture is characterized by the growth of the market for graphic narratives, the rapid increase in the segment of digital comics, and the active use of comics as a communication tool in various industries and disciplinary areas. The purpose of the study: to determine the media capabilities of the comics in presenting educational, cross-cultural, problematic, and ethical content of modern organizational culture. Design / Method / Approach: The review nature of the article involves (...) the use of traditional general scientific methods (description, comparison, abstraction, and specification). The interdisciplinary nature of the study actualized the comparative method in presenting the cross-cultural features of organizational/office/corporate comics. Findings: The influence of visual mass culture and the spread of interdisciplinary research tools made it possible to analyze three areas within the stated problematic: adaptive and audience-oriented comics techniques popularized their use for training and educational purposes; the possibility of comparing the typology of world comics with cross-cultural global studies (we relied on the methodology and results of the GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) project); the ability of the comics to reproduce, maintain, and spread the tradition of a particular organizational culture. Theoretical value of the study: The work has expanded: (1) the possibilities of a multidisciplinary approach to comics culture in order to clarify the interdisciplinary methodology; (2) the idea of forming and maintaining an authentic organizational culture using comics techniques; (3) the possibilities of using graphic narratives in the process of educational and professional communication. Practical value of the study: The possibilities of using comics in modern organizational culture at the level of self-presentation, training, and maintaining traditions. Originality/value of the study: A multidirectional analysis of the influence of mass culture (comics as a part of it) on the representation of everyday modern business processes is presented. Research limitations / Future research: Analyzing business processes in the language of graphic culture requires valid methods. Further research requires a larger statistical sample and improved interdisciplinary methods. -/- Мета роботи: Сучасний розвиток масової культури характеризується зростанням ринку графічних наративів, стрімким збільшенням сегмента цифрових коміксів, активним використанням коміксу як інструменту комунікації в різних галузях і дисциплінарних напрямах. Мета дослідження: визначити медійні можливості коміксу в представленні освітньо-навчального, кроскультурного та проблемно-етичного контенту сучасної організаційної культури. Дизайн / Метод / Підхід дослідження: Оглядовий характер статті передбачає залучення традиційних загальнонаукових методів (опис, порівняння, абстрагування та конкретизація). Міждисциплінарність дослідження актуалізувала компаративний метод у представленні крос-культурних особливостей організаційних/офісних/корпоративних коміксів. Результати дослідження: Вплив візуальної масової культури та поширення міждисциплінарних інструментів дослідження уможливили в межах заявленої проблематики аналіз трьох напрямів: адаптивні та аудиторноспрямовані коміксові техніки популяризували їх використання з навчальною та освітньою метою; можливість зіставлення типології світових коміксів з кроскультурними глобальними дослідженнями (ми спиралися на методику та результати проєкту GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness); можливості коміксу відтворювати, підтримувати та поширювати традицію певної організаційної культури. Теоретична цінність дослідження: Робота розширила: (1) можливості різновекторного підходу до коміксової культури з метою уточнення міждисциплінарної методики; (2) уявлення щодо формування та підтримки автентичної організаційної культури за допомогою коміксових технік; (3) можливості використання графічних наративів в процесі навчально-освітньої та професійної комунікації. Практична цінність дослідження: Можливості використання коміксу в сучасній організаційній культурі на рівні самопрезентації, навчання та підтримки традицій. Оригінальність/цінність дослідження: Презентовано різновекторний аналіз впливу масової культури (коміксової як її частини) на представлення повсякдення сучасних бізнес-процесів. Обмеження дослідження / Майбутні дослідження: Аналіз бізнес-процесів мовою графічної культури вимагає валідних методів. Подальші дослідження потребують більшої статистичної вибірки та вдосконалення міждисциплінарних методик. (shrink)

This paper examines social media platforms as spaces fostering their user’s self-transformation. This paper argues that the ethics of (illegitimate) technological influence can be expanded and enriched with a concept of situated agency and an enactive evaluation of adaptability afforded by an environment. The paper proposes a taxonomy to evaluate social media platforms as environments for self-transformation by using the concept of situated agency and a notion of enactive normativity. Using a situated concept of agency, we should look (...) into how an agent is afforded or even pushed to undergo transformative experiences while inhabiting a certain technical environment. To coin this taxonomy, the types of transformative experiences from Carel and Kid were used to show that one agent can effectively have four modes of formative agency in any given situation, namely how one responds to the pressures of an environment. However, since it could be argued that any kind of adaptation is legitimate since we become who we change into, this taxonomy adds an explicit normative dimension pertaining to the environment that fosters the agent’s transformation of the self: borrowing from the terminology of enactive theories of cognition, how an environment responds to an agent’s adaptation is also important and can make the difference between a hostile environment and a flourishing-conducive one. The paper shows how one can apply this taxonomy of formative agency to evaluate some of the most concerning cases of self-transformation triggered by social media platforms: online self-radicalisation, habit acquisition, and identity rigidification. (shrink)

The thrust of this paper is to access the efficacy of establishing African Global Media channel to strike a balance in communication between Africa and the rest of the world. This paper is a reaction to the imbalance in communication flow as engineered by the global media. Global media has contributed greatly to cultural domination in Africa by Europe and the Western World. These channels of communication such as, Cable News Network (CNN), British Broadcasting Corporation (BBC), Deutse (...) Welle Television (DWTV) including a host of other transnational print media, transmit programmes with cultural values from Europe and America to Africa. Consequently local African media and their attempts to preserve African Culture are frustrated. This paper therefore recommends African governments' committed investment in local industrialization, restructuring information and communication industries to serve African development purposes and the establishment of a unified African Global Media Channels. (shrink)

If media studies are to become established as a genuine science, then it needs to be determined what the subject matter of this science is to be. I propose a specification of this subject matter as consisting in: 1. the new sorts of digital entities that have been added to social reality through the invention of the digital computer, and 2. the new sorts of interactions involving human beings which such entities make possible. I support this proposal by examining (...) examples of some of the ways in which the digital products of emerging media differ from entities of other sorts. I then draw consequences from this examination to demonstrate how these products mark out a new realm within the larger domain of social ontology. (shrink)